Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyayangkan aksi seorang mahasiswa yang memaki aparat kepolisian saat demonstrasi di Mabes Polri pada Jumat, 27 Februari 2026, serta mencatut nama almamater Universitas Indonesia.
Menurut Fernando, tindakan tersebut bukan hanya mencederai etika akademik, tetapi juga merugikan institusi pendidikan yang namanya dibawa tanpa hak.
“Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Namun kebebasan itu bukan ruang untuk menghina, memprovokasi, atau merendahkan aparat negara. Apalagi sampai mencatut nama kampus yang tidak ada kaitannya,” tegas Fernando.
Fernando menyoroti bahwa individu dalam video viral tersebut diketahui bernama Susilo Bagas Wibisono (20), yang merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), bukan mahasiswa UI sebagaimana narasi yang sempat berkembang di publik.
Ia menilai klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Universitas Indonesia sudah tepat dan proporsional. UI melalui Direktorat Humas telah memverifikasi identitas yang bersangkutan melalui PDDIKTI dan memastikan bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari sivitas akademika mereka.
“Saya mengapresiasi langkah cepat UI dalam meluruskan informasi. Ini penting agar publik tidak terjebak pada framing yang keliru,” lanjutnya.
Fernando juga menekankan bahwa penggunaan atribut kampus secara sepihak dalam aksi demonstrasi merupakan tindakan yang tidak etis dan berpotensi mencemarkan nama baik lembaga pendidikan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa mahasiswa sebagai kelompok intelektual seharusnya menjadi teladan dalam menyampaikan kritik secara argumentatif, bukan emosional.
“Mahasiswa adalah agen perubahan. Kritik harus disampaikan dengan gagasan dan data, bukan dengan makian. Kalau mahasiswa sendiri kehilangan etika, bagaimana publik mau percaya pada moral force yang mereka klaim?” ujarnya.
Namun demikian, Fernando menegaskan bahwa hak demonstrasi tetap harus dihormati selama dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Ia juga meminta aparat tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi aksi unjuk rasa.
“Demokrasi membutuhkan ruang kritik, tetapi juga membutuhkan kedewasaan sikap. Kita tidak boleh membiarkan ruang demokrasi berubah menjadi ruang caci maki,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan