Jakarta – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia yang dirayakan setiap tanggal 10 Desember, Pengurus Besar Liga Mahasiswa Islam Indonesia (PB LMII) menyampaikan apresiasi dan dorongan konstruktif atas berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.
PB LMII menilai bahwa komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah perubahan positif, terutama melalui pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia. Kehadiran Kementerian ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menangani perlindungan, pemajuan, serta pengawasan HAM lebih fokus dan terstruktur. Kebijakan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa negara hadir dengan keseriusan tinggi dalam merespon persoalan HAM yang bersifat multidimensi.
Ketua Umum PB LMII, Alialudin Hamzah, menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian HAM merupakan terobosan yang tepat waktu.
“Pembentukan Kementerian HAM menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperbaiki ekosistem perlindungan HAM secara sistemik. Di tengah dinamika sosial dan digital saat ini, negara memang harus hadir lebih responsif dan terukur,” ujarnya.
PB LMII juga memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
PB LMII mendorong Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pendekatan humanis dalam penanganan keamanan publik.
“Penegakan hukum yang tegas dan modern tetap harus berbasis pada penghormatan terhadap martabat manusia. Kami mendukung langkah Polri dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat transformasi menuju kepolisian yang presisi dan berorientasi HAM,” tegas Alialudin Hamzah.
Sementara itu, Badi Farman, Ketua Bidang Politik dan Kepemudaan Strategis PB LMII, menekankan pentingnya peran pemuda dalam agenda HAM nasional.
“Pemuda adalah garda terdepan dalam menjaga nilai kemanusiaan. PB LMII berkomitmen memperkuat literasi HAM di kalangan mahasiswa serta mendorong partisipasi mereka dalam pengawasan kebijakan publik dan proses demokrasi,” ungkapnya.
HAM sebagai tanggung jawab kolektif, yang dimana dalam momentum Hari HAM se-Dunia ini, PB LMII menegaskan bahwa pemajuan HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda.
PB LMII berkomitmen untuk terus:
1. Mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah terkait pemajuan HAM secara objektif, konstruktif, dan kritis.
2. Mengedukasi mahasiswa dan masyarakat mengenai literasi HAM dan hukum nasional.
3. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi kepemudaan demi terciptanya ruang publik yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
“HAM adalah fondasi kehidupan berbangsa. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak boleh meninggalkan aspek kemanusiaan,” tutup Ketua Umum PB LMII.
Tinggalkan Balasan