JAKARTA – Aksi protes terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe kembali digelar.
Kali ini, aksi demo bertajuk “SAVE LUKAS ENEMBE” itu datang dari ratusan massa tergabung dalam Masyarakat Peduli Papua (MPP) yang turut menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019). Mereka meminta kepada KPK agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.
“Save Lukas Enembe, lawan ketidakadilan dan lawan KPK. Save Lukas Enembe pemimpin dan juga anak adat atau Kepala Suku Papua,” tegas Koordinator aksi Michael.
Massa yang mengenakan pakaian adat Papua itu juga meminta Agus Rahardjo cs bisa hadir ke tanah Papua untuk segera meminta maaf kepada masyarakat adat Papua juga kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
“KPK harus segera minta maaf, jika tidak siap berhadapan dengan rakyat Papua. KPK sudah melakukan pembunuhan karakter dan perusakan reputasi Lukas Enembe,” terang Michael.
“Kita tidak takut intimidasi oleh siapapun termasuk KPK, jadi KPK jangan sok paling benar,” tambah dia lagi.
Lebih lanjut, Michael menegaskan saat ini masyarakat Papua sangat marah kepada lembaga antirasuah karena harkat, martabat, dan wibawa pemimpin mereka telah direndahkan oleh KPK.
“KPK jangan coba-coba mengganggu pemimpin kami. Kami mencurigai dibalik upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami ada yang mencoba memainkan skenario yang luar biasa, terstruktur dan sistematis. Ini adalah bentuk kejahatan terhadap pemimpin besar orang Papua Lukas Enembe,” ucap Michael lagi.
Lebih jauh, Michael mengutarakan bahwa skenario ini adalah bentuk pembodohan dan harus dilawan oleh seluruh rakyat Papua. Maka itu, pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk terus menerus menduduki Gedung KPK sampai menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Untuk itu, rakyat Papua harus bersatu melawan ketidakadilan. Ini suatu kejahatan yang harus dilawan kita semua. Gubernur Papua saja dimainkan, bagaimana dengan rakyatnya. Setiap hari masyarakat Papua akan terus duduki KPK sampai mereka meminta maaf kepada Gubernur Papua. KPK jangan jadi lembaga jahiliyah,” tandasnya.
