Jakarta – Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi 1998 (JARI’98), Willy, mengapresiasi langkah tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mencopot AKBP Didik Putra Kuncoro dari jabatannya sebagai Kapolres Bima, NTB, menyusul dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba.
Menurut Willy, keputusan cepat dan tegas tersebut menjadi bukti bahwa pimpinan Polri tidak mentolerir pelanggaran hukum, terlebih yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan internal kepolisian. Ia menilai, langkah ini sekaligus menegaskan komitmen bersih-bersih di tubuh institusi Bhayangkara.
“Ini bentuk ketegasan dan keberanian Kapolri. Tidak ada ruang bagi oknum yang merusak nama baik institusi,” ujar Willy dalam keterangannya.
91 Persen Polisi Baik, Jangan Karena Oknum Lalu Digeneralisir
Willy menyayangkan perilaku oknum yang dinilai telah mencoreng nama besar Kepolisian Republik Indonesia. Namun ia menegaskan, publik tidak boleh terjebak pada generalisasi.
Menurutnya, sekitar 91 persen anggota Polri adalah aparat yang bekerja dengan tulus dan penuh dedikasi. Mereka saat ini tengah berjibaku membantu masyarakat, termasuk membenahi infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor di berbagai daerah seperti Aceh, Medan, Padang, hingga Sulawesi Tenggara.
“Banyak polisi baik yang siang malam membantu warga terdampak bencana. Bahkan tidak sedikit yang gugur dalam menjalankan tugas suci dan mulia,” tegasnya.
Ia menambahkan, air mata dan pengorbanan polisi yang tulus jangan sampai tertutup oleh ulah segelintir oknum yang khilaf. Dalam pandangannya, fenomena oknum bukan hanya terjadi di institusi kepolisian, tetapi juga di berbagai lembaga lain.
Netizen Baik adalah Mitra Kritis
Dalam kesempatan itu, Willy juga menyoroti peran masyarakat, khususnya netizen. Ia menyebut, sebagaimana institusi, dunia maya pun memiliki mayoritas pengguna yang bijak dan konstruktif.
“Sekitar 91 persen netizen adalah netizen baik. Kritik mereka tajam, bahkan lebih pedas dari cabai rawit, tapi sifatnya membangun. Itu justru menjadi api pemantik untuk pembangunan mental dan perbaikan institusi,” ujarnya.
Menurutnya, netizen yang bertanggung jawab adalah representasi suara rakyat. Mereka menyuarakan aspirasi masyarakat demi terciptanya tata kelola yang lebih baik. Sementara segelintir oknum netizen yang menyuarakan kepentingan pribadi tidak bisa mewakili suara publik secara keseluruhan.
Harapan Bersama untuk Polri yang Semakin Bersih
JARI’98 berharap langkah tegas terhadap oknum ini menjadi momentum penguatan reformasi internal Polri. Willy menegaskan, publik ingin melihat institusi kepolisian semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
“Doa kami agar Polri terus berbenah dan semakin baik. Harapan itu bukan hanya milik kami, tapi harapan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Langkah tegas pimpinan Polri kali ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa reformasi internal bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Tinggalkan Balasan