Jakarta – Ketua Kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Yahya Abdul Habib, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam memberantas aksi premanisme. Menurutnya, langkah pembentukan Satgas Anti Premanisme oleh pemerintah merupakan upaya strategis untuk menciptakan iklim sosial yang aman dan kondusif, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik investasi.
“Satgas Anti Premanisme yang dibentuk pemerintah adalah bentuk niat baik negara. Tidak boleh ada masyarakat yang hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kami mendukung penuh upaya ini, termasuk kerja sama dengan TNI dan Polri,” ujar Yahya dalam keterangan resminya di Jakarta.
Lebih lanjut, Yahya menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak bisa disamakan dengan premanisme. Ia menyampaikan bahwa ormas, termasuk Pemuda Pancasila, merupakan bagian dari elemen masyarakat yang memiliki niat, tekad, dan semangat untuk menegakkan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di seluruh penjuru tanah air.
“Ormas bukan premanisme. Kami adalah bagian dari masyarakat yang ingin memberi manfaat nyata. Pemuda Pancasila siap menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontribusi aktif, Pemuda Pancasila menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah, TNI, dan Polri dalam mendukung program-program strategis nasional, termasuk visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Astacita Kabinet Merah Putih.
Dalam pandangan Yahya, pemberantasan premanisme tidak hanya bisa dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil. Untuk itu, ia mendorong Pemerintah membentuk Forum Kolaborasi Daerah di setiap wilayah. Forum ini diharapkan melibatkan TNI, Polri, ormas, serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyusun program berbasis lokal.
“Melalui forum ini, relawan ormas bisa mendapatkan pelatihan di bidang hukum, mediasi, dan pengawasan lingkungan. Dengan begitu, ormas bisa berperan sebagai garda terdepan dalam edukasi masyarakat dan pencegahan premanisme di tingkat akar rumput,” jelas Yahya.
Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 juga dinilai Yahya sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan introspeksi nasional. Ia menyoroti bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila belum berjalan optimal, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Masih banyak hal yang perlu dibenahi. Kelima sila Pancasila harus betul-betul dihidupkan dalam setiap kebijakan dan tindakan. Kerja bersama semua pihak—pemerintah, ormas, dan masyarakat luas—sangat dibutuhkan agar cita-cita bangsa bisa tercapai,” tuturnya.
Yahya menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai kunci utama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang. Ia yakin, dengan sinergi semua elemen bangsa, Indonesia dapat menjadi negara yang adil, makmur, dan bermartabat.
Tinggalkan Balasan