Jakarta — Sdr. Ngasiman Djoyonegoro, pegiat media dan penggiat ruang diskusi publik melalui podcast Deeptalk Indonesia, menyampaikan pandangan resmi mengenai meningkatnya arus isu negatif yang diarahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tengah proses reformasi kepolisian yang sedang berlangsung. Narasi-narasi tersebut, apabila tidak dikelola secara objektif, berpotensi memicu kerawanan sosial, polarisasi publik, dan distorsi informasi di ruang digital.
Dalam pernyataannya, Ngasiman menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan proses strategis yang membutuhkan ruang diskursus sehat, data akurat, dan kritik konstruktif. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak pada framing berlebihan yang dapat menghambat agenda perubahan institusional. Menurutnya, dinamika kritik terhadap Polri harus ditanggapi dalam koridor solusi, bukan sebagai upaya delegitimasi yang dapat memperlemah kepercayaan publik secara tidak proporsional.
Ngasiman juga mengapresiasi langkah Polri yang telah membuka ruang transparansi serta memperkuat pengawasan berlapis melalui berbagai instrumen—baik internal maupun eksternal. Ia menilai bahwa partisipasi publik, akademisi, serta jurnalis merupakan elemen penting untuk mendukung keberhasilan reformasi, sehingga penyebaran informasi yang tidak diverifikasi perlu ditekan melalui literasi digital dan dialog terbuka.
“Deeptalk Indonesia berkomitmen menghadirkan ruang analisis yang sejuk, proporsional, dan berbasis data, agar proses reformasi Polri dapat dipahami secara komprehensif oleh masyarakat. Kami mengajak publik untuk bersama-sama menjaga ekosistem informasi tetap sehat demi stabilitas nasional,” tegas Ngasiman dalam pernyataannya.
Melalui rilis ini, Ngasiman Djoyonegoro menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa proses reformasi Polri berjalan efektif tanpa dihambat oleh penyebaran isu negatif, hoaks, atau upaya politisasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tinggalkan Balasan