Heboh Ijazah Palsu Jokowi Berujung Tersangka, PERMAHI: Tetap Utamakan Proses Hukum!

Jakarta – Kasus penetapan Roy Suryo dan tujuh rekan-rekannya sebagai tersangka dalam tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik. Gaduhnya kasus ini menyita perhatian masyarakat dan mendapat respons dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Organisasi ini menekankan pentingnya menjaga proses hukum yang sedang berjalan untuk menciptakan stabilitas dan isu yang terus berkembang.

Ketua Umum DPN PERMAHI, Fahmi Namakule, menyatakan apresiasi terhadap kerja keras kepolisian dalam menangani kasus ini secara profesional. “PERMAHI pada prinsipnya tetap mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan, kami percaya aparat penegak hukum dalam hal ini polisi yang telah bekerja keras secara professional, terbuka, dan objektif berdasarkan pada prinsip supremasi hukum dan keadilan,” ungkap Fahmi.

Menurut Fahmi, penegakan hukum yang adil akan membawa suasana kondusif dan mengeliminasi kegaduhan di masyarakat. Ia yakin bahwa transparansi polisi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta tidak menyebarkan informasi yang tidak valid atau hoax sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan di ruang publik,” kata Fahmi. Ajakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran berita palsu yang bisa memperburuk situasi.

Fahmi juga mendesak polisi untuk terus menangani kasus secara proporsional dan sesuai prosedur yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

“Proporsional sesuai dengan kekuatan yang seimbang serta sesuai prosedur yang berlaku, mengedepankan sikap yang adil, tidak memihak, dan menghindari penyalahgunaan wewenang demi menjaga kepercayaan publik,” pungkas Fahmi.

Pernyataan ini menjadi pengingat bagi aparat untuk tetap netral dalam proses penyidikan.

Dukungan PERMAHI terhadap kasus Roy Suryo cs ini diharapkan menjadi contoh bagi organisasi lain dalam menghormati supremasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi isu sensitif seperti tudingan ijazah palsu Jokowi.