Ketum PII : Pemerataan Infrastruktur Wajib Sejalan dengan Pemerataan Pendidikan

BALIKPAPAN – Salah satu yang menjadi sorotan Pelajar Islam Indonesia (PII) isu pemerataan pendidikkan pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PB PII 2021-2023 Rafani Tuahuns disela-sela Mukhtamar Nasional di Asrama Haji Batakan Balikpapan.

“Isu pemerataan itu sering diingatkan oleh Pak Presiden. Tapi kami di PII menyoroti jangan sampai pemerataan infrastruktur, tapi pembangunan SDM tidak begitu menjadi konsentrasi,” ujarnya (05/10/2023).

Karenanya PII mengingatkan, agar pemerataan infrastruktur harus dibarengi dengan pemerataan pendidikkan. “Maka kita dorong Ketika perpindahan Ibu Kota Negara maka ke Pendidikan juga harus terjadi pemerataan,” ujarnya

Menurutnya, Pemerintah harus memiliki kerangka perencanaan pendidikkan pasa pemindahan Ibu kota Negara untuk menyelesikan ketimpangan pendidikkan di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.

“Harus ada sebenarnya blue print bagaimana menyelesaikan ketimpangan pendidikkan di barat dan Timur, fasilitas, akses belajar, kesejahteraan guru,” ujarnya

“Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikkan salah satu substansi kenapa kemudian kami mengarahkan ini (Mulkhtamar PII) di Kaltim,” tambahnya.

Karena Pendidikan di Kaltim juga belum sebaik di daerah lain sehingga ini yang didorong PII, agar pemerataan pendidikkan juga terjadi di kaltim yang kini jadi Ibu Kota Negara

“Kalau Ibu Hetifah (Wakil Ketua Komisi X DPR) bilang sentra kota ekonomi kreatif, tapi pendidikkannya belum ramailah,” ujarnya

“Bagaimana skema pemerataan Pendidikan, kalau ekonomi sudah, infrastruktur direncanakan, tapi Pendidikan kan belum terdengar, nah ini yang kita dorong,” sambungnya.

Sebagai organisasi yang konsen soal isu-isu pendidikkan, PII berharap pemindahan Ibu Kota Negara jga dibarengi dengan pemerataan pendidikkan bukan hanya infrastruktur.

“Di PII organisasi yang konsen pada pendidikkan berharap ini maksimal dan ketika Ibu Kota Negara dalam proses pembangunan, pendidikkannya juga dilakukan pembangunan,” ujarnya

Dia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir isu keadilan pendidikkan atau ketimpangan antara kota, desa, kelompok masyarakat menengah dan keatas selalu menjadi perhatian PII.

“Apalagi kemarin kami masuk periode pasca akhir-akhir COVID-19 itu. Jadi betul-betul kami melihat masyarakat menengah kebawah yang tidak punya akses handphone, jaringan listrik, jaringan internert itu kan sangat berdampak,” ujarnya

“Jadi kita konsen untuk mengawal itu kemarin dan salah satu program nasional kita pelajar pemberdaya kita menerjunkan para relawan untuk melakukan pembinaan di kelompok-kelompok masyarakat kecil dipinggiran, di pedesaan, itu juga dilakukan teman-teman pengurus wilayah dan pengurus daerah.” pungkasnya.