Jakarta – Pengurus Pusat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyelenggarakan kegiatan diskusi dan silaturahmi dengan Polri yang diwakili oleh Kombes Pol Drs. Lilik Apriyanto selaku Kasubdit Sumber Daya Alam Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri. Adapun Kegiatan dilaksanakan di Sekretariat KPA Komplek Liga Mas Indah, Jl. Pancoran Indah I, E3/1, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekjen KPA Dewi Kartika, Direktur Kampanye KPA Benny, Direktur Penguatan Organisasi KPA Samsudin dan perwakilan dari Polri Kombes Lilik.
Kombes Pol Drs. Lilik Apriyanto mengatakan pertemuan dengan KPA dalam rangka silaturahmi dan menjaga sinergitas dengan stakeholder untuk mendukung tugas-tugas Polri dalam memelihara kemanan masyarakat, terutama mencegah terjadinya hoax,isu sara dan politik identitas.
Pada kesempatan ini, Sekjen KPA Dewi Kartika sangat mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan oleh Polri dalam hal membangun hubungan baik dengan masyarakat dalam hal ini KPA mewakili masyarakat petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
“Tahun politik sangat riskan dengan perbedaan pilihan dan perpecahan. Namun, pemilu merupakan hak konstitusi yang wajib kita dukung penyelenggaraannya untuk memilih pemimpin Indonesia kedepannya.” tegas Dewi Kartika.
Sebagai informasi, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang agraria dan memiliki kader yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pada pertemuan tersebut Sekjen KPA mengungkapkan sepanjang tahun 2023, KPA mencatat sedikitnya terjadi 241 letusan konflik agraria. Konflik agraria dapat di jadikan isu politik bagi pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Sehingga dalam hal ini Polri harus bisa mengantisipasi potensi konflik agraria.
Kombes Pol Lilik mengungkapkan permasalahan konflik agraria memang kompleks dan tidak bisa di selesaikan hanya dengan penegakan hukum, namun perlu pendekatan komunikatif dan kolaboratif antara lembaga terkait dengan masyarakat. Selama ini Polri bersama lembaga terkait sudah melakukan upaya penyelesaian konflik.
“Selama ini kami Polri sudah berupaya dengan membentuk Satgas Anti Mafia tanah, Satgas Penanganan Konflik dan kegiatan lainnya. Maka kami perlu dukungan dari rekan-rekan organisasi dan masyarakat karena kami tidak bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan masalah yang kompleks ini”, ungkapnya.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut KPA dan Polri berkomitmen untuk bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan konflik agraria di Indonesia. Dan karena bertepatan di tahun politik KPA mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu yang aman dan kondusif.
Tinggalkan Balasan