Jakarta – Langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Presidium JARI’98, Willy Prakarsa, yang menilai sikap Kapolri sebagai langkah berani, tegas, dan revolusioner.
Menurut Willy, penolakan tersebut bukan sekadar sikap personal, melainkan bentuk konsistensi dalam menjaga amanat reformasi dan konstitusi. Ia menegaskan bahwa Polri secara tegas dan jelas merupakan alat negara yang berada langsung di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Lebih baik jadi petani daripada jadi menteri di kepolisian. Harga mati, Polri harus berada di bawah Presiden,” tegas Willy.
Ia menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan pemikiran yang keliru, konyol, dan bertentangan dengan prinsip konstitusional. Menurutnya, hal tersebut justru berpotensi merusak tatanan reformasi dan melemahkan independensi Polri sebagai institusi penegak hukum.
Willy juga menyoroti berbagai perubahan positif yang terjadi di tubuh Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Reformasi internal, peningkatan profesionalisme, serta penguatan peran Polri dalam pelayanan masyarakat dinilai semakin terasa nyata.
Ia berharap, ketegasan Kapolri beserta jajaran dapat terus menjaga soliditas internal Polri, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Tak hanya itu, atas nama masyarakat, JARI’98 turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri atas peran aktif mereka dalam penanganan berbagai bencana alam, mulai dari banjir hingga longsor di sejumlah daerah seperti Aceh, Medan, Padang, dan Sulawesi Tenggara.
“Semoga kerja keras dan pengabdian yang dilakukan menjadi ladang amal jariah. Apa yang ditanam hari ini, kelak akan dipetik oleh anak, cucu, dan cicit kalian di masa depan,” tutup Willy.
Tinggalkan Balasan