Jakarta – Demonstrasi mengecam PKS soal teror bom Surabaya-Sidoarjo terus berkelanjutan.
Setelah kemarin digeruduk massa Aliansi Pemuda Anti Terorisme (APAT), kini giliran massa mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Jatim mengepung kantor PKS Jatim Jl. Gayungsari Surabaya, Jumat (25/5/2018).
Mereka mendesak kader PKS untuk tidak gampang berstatemen menyikapi kejadian Bom di Surabaya yang telah memakan banyak korban jiwa dari masyarakat maupun petugas.
“Kami mendesak kepada seluruh kader PKS memberikan statement yang tidak kontraproduktif terhadap situasi nasional pasca peledakan Bom di Surabaya,” tegas Koordinator aksi Candra.
![](https://elshintajatim.com/wp-content/uploads/2024/02/Iklan-KPU-melayang-samping.jpg)
Lebih lanjut, Candra menghimbau kepada PKS supaya memberikan penjelasan adanya politisasi dan setingan terhadap kejadian Bom di Surabaya. Dia pun mengajak seluruh rakyat untuk menolak politik bertopeng agama dan faham radikalisme yang menjadi pemicu lahirnya kejahatan Terorisme.
“Pecat kader PKS yang menganggap kasus teroris adalah rekayasa,” kata dia.
“PKS jangan mati nurani, tunjukkan empati kalian,” sebutnya.
Mereka mengingatkan agar kader PKS bisa melaksanakan fungsi parpol sesuai dengan tupoksinya dan sebagai wadah untuk memberikan pembelajaran politik yang benar kepada masyarakat serta dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
“Jangan malah bikin gaduh suasana. Aneh jadinya, parpol berlandaskan agama tapi empatinya malah hilang,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga mendukung pihak Keamanan (TNI/POLRI) untuk bertindak tegas serta mengusut tuntas terhadap rentetan kasus terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di Surabaya Jawa Timur.
“Bubarkan parpol pendukung terorisme dan radikalisme di Indonesia. Segera sahkan UU Anti Terorisme dan Radikalisme di Indonesia NKRI harga mati,” terangnya.
“Pancasila yes, khilafah no !,” tukasnya.
Setelah melaksanakan orasi dan menyampaikan tuntutannya di depan kantor PKS, massa aksi bergeser ke lokasi selanjutnya yaitu kantor DPRD Propinsi Jatim untuk menyampaikan tuntutan yang sama.