JAKARTA – Chairman Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC), Nawi Jaya, menyoroti pesatnya pembangunan pusat data atau data center di Indonesia. Di tengah pertumbuhan infrastruktur digital tersebut, ia mendorong pemerintah dan pelaku industri memperkuat regulasi, kompetensi tenaga kerja lokal, serta rantai pasok nasional agar investasi data center memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Berdasarkan informasi yang disampaikan tim Polri, saat ini terdapat sekitar 89 data center di Indonesia dengan estimasi kebutuhan energi mencapai 600–900 megawatt (MW). Angka tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital seiring ekspansi teknologi cloud computing, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), serta transformasi digital di berbagai sektor.
Nawi mengatakan, IDCEC memberikan perhatian terhadap berbagai aspek perkembangan industri data center, termasuk kesiapan ekosistem nasional dalam menghadapi pertumbuhan kebutuhan tersebut.
“IDCEC menyoroti seluruh aspek yang berkaitan dengan data center. Kami memiliki pengamatan yang menyeluruh terhadap berbagai isu dan perkembangan industri data center di Indonesia, karena fokus kami adalah bagaimana mempersiapkan dan membangun ekosistem data center nasional agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing,” ujar Nawi dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu dibahas secara bersama oleh pemerintah, investor, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Setidaknya, ada tiga isu utama yang menjadi perhatian IDCEC, yakni kepastian regulasi dan perizinan, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta penguatan penggunaan komponen dan produk dalam negeri.
Dorong Koordinasi Perizinan Data Center
Isu pertama yang disoroti IDCEC adalah regulasi dan perizinan pembangunan data center. Nawi menilai, proses perizinan membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pengembang memperoleh kejelasan mengenai persyaratan maupun kewenangan masing-masing instansi.
Ia menilai, tantangan yang dihadapi industri bukan semata-mata tingkat kesulitan perizinan, melainkan belum optimalnya integrasi koordinasi dan pemahaman terhadap prosedur yang harus dipenuhi.
“Menurut kami, persoalan perizinan data center sebenarnya bukan semata-mata sulit, tetapi masih membutuhkan kejelasan dan koordinasi yang lebih baik. Ada berbagai perizinan yang harus dipenuhi melalui kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, terkadang koordinasi dan pemahaman terhadap persyaratan tersebut belum berjalan secara terintegrasi,” kata Nawi.
Karena itu, IDCEC mendorong pembentukan tim koordinasi atau gugus tugas khusus yang dapat mengawal proses perizinan dan pengembangan industri data center. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menyelaraskan tahapan perizinan sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan pengembang.
“Karena itu, kami mendorong adanya suatu tim atau gugus tugas yang dapat mengoordinasikan seluruh proses tersebut sehingga pengembang memiliki kejelasan mengenai persyaratan, tahapan, dan kewenangan masing-masing instansi,” lanjutnya.
Perkuat Kompetensi Tenaga Kerja Lokal
Persoalan kedua berkaitan dengan kedaulatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Nawi melihat keterlibatan tenaga kerja asing masih cukup besar dalam sejumlah proyek pembangunan dan pengoperasian data center, khususnya pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis serta pengalaman khusus.
Menurutnya, peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal perlu dilakukan di seluruh tahapan industri, mulai dari perencanaan, konstruksi, instalasi, commissioning, hingga operasional dan pemeliharaan.
“Porsi keterlibatan tenaga kerja lokal di industri data center masih perlu ditingkatkan, baik dalam tahap perencanaan, pembangunan, instalasi, commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan data center. Kita memahami bahwa industri ini membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Namun, hal ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar ke depannya semakin banyak posisi strategis yang dapat diisi oleh tenaga kerja lokal,” ungkapnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, IDCEC memandang peningkatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan transfer pengetahuan dari tenaga ahli berpengalaman.
Nawi menyebut, pihaknya juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah dan institusi pendidikan guna memperkenalkan industri data center kepada generasi muda, termasuk potensi pekerjaan dan jenjang karier yang tersedia.
“Kami juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai potensi pekerjaan dan peluang karier di industri data center. Kami ingin adik-adik siswa mengenal industri ini sejak dini. Selain itu, kami juga mendorong program pendidikan dan pelatihan, termasuk membuka akses terhadap program pendidikan gratis, agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi untuk masuk ke industri data center,” jelasnya.
TKDN dan Rantai Pasok Nasional Jadi Perhatian
Isu ketiga adalah peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan rantai pasok nasional. Nawi menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah industri manufaktur dan penyedia komponen yang berpotensi memenuhi kebutuhan pembangunan maupun operasional data center.
Namun, produk lokal masih menghadapi tantangan dalam persaingan harga, kualitas, pemenuhan standar teknis, serta kecepatan pengadaan dibandingkan produk impor.
“Kami menyoroti penggunaan komponen dan produk dalam negeri dalam pembangunan maupun pengoperasian data center, termasuk bagaimana memperkuat supply chain nasional. Kami menemukan bahwa beberapa komponen sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia, tetapi dalam praktik pengadaan, terkadang produk yang sama justru lebih kompetitif dari sisi harga dan waktu pengiriman apabila didatangkan dari luar negeri,” ujar Nawi.
Menurutnya, kebijakan peningkatan TKDN tidak cukup hanya menempatkan penggunaan produk lokal sebagai kewajiban. Pemerintah dan pelaku industri juga perlu memastikan produsen nasional mampu menghasilkan komponen yang kompetitif dan memenuhi standar kebutuhan data center.
“Menurut kami, peningkatan TKDN tidak cukup hanya dilihat sebagai kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kita juga harus membangun industri lokal yang kompetitif, memiliki kualitas dan sertifikasi yang sesuai dengan standar data center, serta mampu memenuhi kebutuhan proyek secara tepat waktu. Dengan demikian, industri data center dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan industri manufaktur dan rantai pasok nasional,” tegasnya.
Regulasi Harus Antisipasi Kebutuhan 10 Tahun ke Depan
Selain ketiga persoalan tersebut, IDCEC mendorong agar regulasi industri data center disusun dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekosistem nasional dalam jangka panjang.
Nawi mengingatkan, perkembangan AI dan cloud computing akan meningkatkan kebutuhan kapasitas komputasi. Karena itu, aturan yang dibentuk harus mampu mengakomodasi perubahan teknologi sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan menjaga kepentingan nasional.
“Aturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus memikirkan seperti apa kondisi dan kebutuhan ekosistem data center Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Kita sedang memasuki era Artificial Intelligence, cloud computing, dan kebutuhan komputasi yang semakin besar. Oleh karena itu, regulasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus memperhatikan kepentingan nasional,” paparnya.
IDCEC juga menaruh perhatian terhadap aspek lingkungan, ketersediaan energi, serta perlindungan dan keamanan data. Dalam aspek lingkungan, koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan pemenuhan persyaratan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya.
“Kami juga memberikan perhatian terhadap isu lingkungan, ketersediaan energi, serta perlindungan data. Untuk isu lingkungan, kami melihat pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan, termasuk AMDAL, pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kita juga harus memahami bahwa setiap data center memiliki karakteristik konsumsi energi dan air yang berbeda, tergantung pada desain, teknologi, dan sistem pendingin yang digunakan,” ungkapnya.
Sementara itu, kebutuhan pasokan listrik yang stabil menjadi perhatian tersendiri mengingat data center harus beroperasi sepanjang waktu. IDCEC mendorong komunikasi dan koordinasi dengan PT PLN agar perencanaan kebutuhan energi sejalan dengan ekspansi pembangunan fasilitas tersebut.
“Terkait dengan ketersediaan energi, kami terus mendorong komunikasi dan koordinasi dengan PLN agar perencanaan kebutuhan listrik dapat berjalan seiring dengan perkembangan pembangunan data center. Data center membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal selama 24 jam, sehingga kesiapan kapasitas jaringan dan infrastruktur kelistrikan harus diperhitungkan sejak awal,” kata Nawi.
Di bidang perlindungan data dan keamanan informasi, IDCEC juga mendorong koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tujuannya agar penerapan standar keamanan dan sertifikasi internasional yang digunakan industri dapat berjalan selaras dengan regulasi nasional.
“Sedangkan untuk perlindungan data dan keamanan informasi, kami juga mendorong koordinasi dengan Komdigi agar penerapan standar keamanan dan sertifikasi internasional yang digunakan oleh sejumlah data center dapat berjalan selaras dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku di Indonesia,” lanjutnya.
Investasi Harus Beri Nilai Tambah bagi Indonesia
Lebih jauh, Nawi berharap pertumbuhan industri data center tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan fasilitas data center memanfaatkan berbagai sumber daya nasional, mulai dari lahan, energi, hingga air. Karena itu, investasi di sektor tersebut harus memberikan kontribusi nyata melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia, penggunaan produk lokal, dan pertumbuhan industri pendukung.
“Pembangunan data center yang semakin masif di Indonesia tentu menggunakan lahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia. Karena itu, kami berharap investasi tersebut juga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi tempat bagi pembangunan fasilitas data center, tetapi tidak mendapatkan nilai tambah yang optimal dari pertumbuhan industri tersebut,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan pemerintah dapat mendorong Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi perusahaan data center global, tetapi juga memiliki kemampuan membangun ekosistem industri yang mandiri dan kompetitif.
“Harapan kami, melalui dukungan dan kebijakan pemerintah yang tepat, pertumbuhan industri data center dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta mengembangkan industri pendukung nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri data center global, tetapi juga mampu memiliki ekosistem data center yang kuat, mandiri, dan berdaya saing internasional,” pungkas Nawi.



Tinggalkan Balasan