Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi, menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh Listyo Sigit Prabowo, yang secara tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kementerian.

Pernyataan Kapolri yang lebih memilih “menjadi petani” ketimbang menjabat sebagai Menteri Kepolisian bukanlah ungkapan simbolik semata, melainkan cermin dari keikhlasan, integritas, dan keberanian moral dalam menjaga marwah institusi Polri. Sikap tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari jabatan politik, melainkan dari kesetiaan pada konstitusi, profesionalisme, dan kepentingan bangsa.

Habib Syakur menilai, penolakan Kapolri terhadap jabatan menteri adalah bentuk perlawanan terhadap politik kekuasaan yang berpotensi melahirkan dualisme kepemimpinan atau “matahari kembar” dalam penegakan hukum. Menurutnya, Polri harus tetap berdiri tegak sebagai alat negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, agar tidak terjebak dalam birokratisasi berlapis yang justru melemahkan kecepatan dan ketegasan pelayanan keamanan kepada rakyat.

Lebih lanjut, GNK juga menyampaikan apresiasi kepada para anggota Komisi III DPR RI dari berbagai partai politik yang dengan sikap kenegarawanan mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan lintas partai ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa kepentingan bangsa dan stabilitas negara masih menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik jangka pendek.

“Ketika wakil rakyat dari beragam latar belakang politik mampu berdiri pada satu sikap yang sama demi kepentingan negara, maka di situlah nurani kebangsaan benar-benar bekerja,” tegas Habib Syakur.

GNK meyakini, menjaga Polri tetap di bawah Presiden bukan soal mempertahankan struktur kekuasaan, melainkan menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan, memastikan independensi penegakan hukum, serta menghindarkan Polri dari tarik-menarik kepentingan politik praktis.

Di akhir pernyataannya, Habib Syakur mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah reformasi Polri yang berorientasi pada profesionalisme, transparansi, dan pelayanan publik, seraya tetap menjaga Polri sebagai institusi negara yang kuat, tunggal, dan setia pada konstitusi.

“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan pemimpin yang berani menolak kekuasaan demi prinsip. Pernyataan Kapolri adalah contoh bahwa nurani masih hidup di jantung negara,” pungkasnya.

Tag Terkait:
Redaktur Elshinta
Penulis