FPSHI dan PMKRI Gelar Dialog Strategis tentang Masa Depan Polri

Jakarta – Forum Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (FPSHI) bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar diskusi publik bertema “Evaluasi Tantangan dan Masa Depan Reformasi: Menata Kembali Reformasi Polri, Transparansi, Profesionalisme, dan Pelayanan Publik” di Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 13.00 WIB tersebut dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, serta pemerhati isu hukum dan politik. Diskusi ini menjadi ruang refleksi dan dialog kritis terhadap perjalanan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sekaligus upaya memperkuat komitmen pembenahan ke depan.

Diskusi menghadirkan dua narasumber utama, yakni pengamat hukum Prof. Dr. Trubus Rahardiansyah, M.S., S.H., M.H. dan pengamat politik Dr. Bonifasius Hargen, Ph.D. Keduanya memaparkan pandangan mengenai tantangan struktural dan kultural dalam reformasi Polri, sekaligus menekankan pentingnya konsistensi dalam membangun institusi kepolisian yang profesional dan berintegritas.

Dalam pemaparannya, Prof. Trubus Rahardiansyah menekankan bahwa reformasi Polri harus ditopang oleh penegakan hukum yang konsisten serta penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Menurutnya, transparansi dan profesionalisme hanya dapat terwujud melalui sistem yang akuntabel, regulasi yang jelas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan publik semakin berkeadilan.

Sementara itu, Dr. Bonifasius Hargen menyoroti pentingnya dimensi politik dan tata kelola dalam agenda reformasi kepolisian. Ia menilai reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara serta dukungan publik yang berkelanjutan. “Reformasi membutuhkan kemauan politik yang kuat, keterbukaan institusi, dan partisipasi aktif masyarakat sipil agar Polri semakin adaptif terhadap tuntutan demokrasi,” ujarnya.

Perwakilan FPSHI dan PMKRI menyampaikan bahwa diskusi publik ini bertujuan menjadi wadah dialog konstruktif antara akademisi dan generasi muda dalam merumuskan gagasan serta rekomendasi kebijakan yang relevan. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi para pemangku kepentingan dalam menata kembali arah reformasi Polri yang berorientasi pada transparansi, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik dan evaluasi terhadap Polri harus tetap disertai dengan dukungan terhadap kinerja serta komitmen institusi kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana peserta menyampaikan pandangan, kritik, dan harapan agar reformasi Polri terus berjalan secara konsisten demi terwujudnya institusi kepolisian yang modern, humanis, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.