Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan MK Tak Miliki Wewenang Adili Perkara Pelanggaran Pemilu TSM

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif Pemilu. Dia menyebut MK hanya berwenang menangani perhitungan suara dengan pendekatan kuantitatif.

“Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Pelanggaran Administratif Pemilu, utamanya secara TSM yang notabene pendekatannya adalah kualitatif,” kata Abdul melalui keterangan tertulis, Jumat (29/3/2024).

Berkaca dari permohonan kedua pemohon yakni paslon nomor urut 1 dan 3, Adbul mengatakan, yang menjadi pokok petitum adalah menyangkut dugaan adanya pelanggaran administrasi Pemilu, utamanya secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Dia menegaskan pelanggaran administrasi pemilu termasuk pada TSM merupakan ranah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Namun dalil tersebut harus memiliki kualitas untuk kemudian berkorespondensi dengan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, maka penentuannya adalah hubungan sebab-akibat (kausalitas). Berhenti sampai di sini, perlu ditegaskan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu dan termasuk yang terjadi secara TSM adalah mutlak kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” ujarnya.

Abdul menjelaskan pelanggaran administratif Pemilu dengan segala bentuknya berbeda dengan perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi domain Mahkamah Konstitusi. Dia menerangkan, perselisihan terhadap hasil perolehan suara tentu pendekatannya bukan kualitatif, melainkan matematis (kuantitatif).

“Guyonan yang menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai “Mahkamah Kalkulator” ada benarnya, dan memang pokok gugatannya harus hitung-hitungan. Demikian itu harus mampu dibuktikan di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

“Pertama, terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Kedua, tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Abdul memaparkan harus ada laporan dugaan pelanggaran administatif Pemilu terlebih dahulu yang diajukan kepada Bawasalu sesuai rumusan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, jika tidak, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Gugatan itu diajukan sebelum ditetapkannya hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

“Kedua kondisi yang berbeda tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022. Jika ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang ada Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu, maka Bawaslu harus menghentikan laporan tersebut dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, jika tidak ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, padahal sebelumnya telah ada Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, maka Bawaslu, memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut,” ucapnya.

Abdul melihat baik kubu 01 maupun 03 sebelumnya yidak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Bawasalu. Sehingga, dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang digugat ke Mahkamah Konstitusi telah kehilangan objeknya.

“Pada perkara a quo, kedua Pemohon ternyata tidak menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu. Hal ini berdampak bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dianggap tidak pernah ada. Dikatakan demikian walaupun ada permohonan PHPU-Pres kepada Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada Laporan dugaan pelanggaran administratif kepada Bawaslu, maka dugaan pelanggaran administratif Pemilu telah kehilangan objeknya,” ucapnya.

“Menjadi lain halnya jika Pemohon tidak mengajukan PHPU-Pres, akan tetapi membawa perkara tersebut kepada Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu berdasarkan kompetensinya dapat merekomendasikan pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas dasar putusan Bawaslu tentang Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM kepada KPU. KPU yang akan memutuskan perihal diskualifikasi tersebut,” imbuhnya.