JAKARTA – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjelaskan ke publik secara terang benderang bahwa pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E adalah murni penegakan hukum dan tidak bersifat politis.
“KPK harus menjelaskan dengan terang ke publik. Kan ini sudah mulai ada nih kaya Bambang Widjojanto ngomong ‘wah ini ingin menjegal Anies di 2024’, nah KPK harus menjelaskan ke publik bahwa ini semata-mata penegakan hukum bahwa enggak ada urusannya sama politik,” kata Eko dalam keterangannya hari ini.
Eko Kuntadhi juga menyoroti pernyataan politisi Demokrat Benny K Harman yang mengatakan adanya upaya penjegalan Anies Baswedan di tengah kasus dugaan Korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.
Dirinya pun merasa heran dengan pernyataan Benny K Harman yang dianggapnya tak berdasar itu. Pasalnya, kata Eko Kuntadhi, Demokrat saat ini belum menentukan sikap politiknya secara kepartaian dalam mencalonkan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024.
“Dan itu harus dijelaskan dengan baik. Kayak misalnya kemarin disampaikan oleh politisi Demokrat Pak Benny K Harman, ‘ini penjegalan Anies sebagai pemimpin sebagai capres’. Saya juga bingung komentarnya Benny K Harman, wong Demokrat aja enggak nyalonin Anies kok dia bolang orang lain, menjegal. Kalau dia bilang Demokrat mencalonkan Anies baru dia bilang penjegalan Anies,” katanya.
“Nah, yang harus disampaikan ke publik itu penegakan hukum itu sama sekali tidak bernuansa politik. Kalaupun menjelang 2024, silahkan kalau buktinya cukup. jangan cuma jadi drama, manggil, konferensi pers, ini kayak drama politik, justru orang melihatnya ini drama politik gitu loh bukan penegakan hukum.,” ujarnya.
Selain itu, Eko Kuntadhi optimis dengan langkah KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E. Kendati demikian KPK juga harus menepis persepsi publik sehingga tidak dipersepsikan sebagai panggung politik figur tertentu.
Eko juga mengkritisi kepempimpinan Anies yang dalam dua program besarnya justru terlibat masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditegaskan dia, sebagai pemimpin, Anies Baswedan belum serius dalam fungsi pengawasan sehingga terjadi adanya dugaan penyimpangan dalam kasus Rumah DP Nol Persen dan balap mobil listrik Formula E.
“Kita enggak tahu pak Anies terlibat atau tidak tetapi dalam manajemen kan fungsi pengawasan itu penting dan itu menunjukan kualifikasi seorang pemimpin. Sampai 2 kasus besar dan itu rumah DP Nol persen kan sebagai program jagoannya kok gak diawasi serius sampai ada kasus ini,” ujarnya.
“Formula E juga program jagoannya kok enggak diawasi serius ya sampai dipanggil ke KPK. Nah akhirnya orang menilai manajemennya agak berantakan nih. Kalau orang manajemennya berantakan kan kita jadi ragu-ragu, gimana ya kalau dia memimpin dengan skala yang lebih besar kalau manajemennya berantakan,” pungkas Eko Kuntadhi.
