GARUT – Forum Pondok Pesantren (FPP) Jawa Barat Dan Garut, menggelar deklarasi anti politisasi pondok pesantren dan santri.
Deklarasi digelar di Pondok Pesantren Nazzahan Kecamatan Byongbong Garut, pada Selasa (23/08) yang dihadiri para peserta terdiri dari pengurus (FPP), serta perwakilan Santri.
Deklarasi digelar guna mengantisipasi konflik dan perpecahan antar umat, khususnya Santri pemula yang akan terlibat langsung ke ranah politik.
“Ya dampaknya sangat berbahaya sekali jika pondok peaantren terlibat kedalam ranah politik, karena dapat memecah belah, dalam arti bisa terjadi putusnya silaturahmi antar pondok pesantren” Ungkap KH Aceng Nurjaman, Ketua Forum Pondok Pesantren Garut kepada Wartawan.
Ditemui di tempat yang sama, ustad Nurdin perwakilan santri mengatakan, pihaknya berharap santri tidak hanya dilibatkan sebagai objek saja, tetapi harus diberi keleluasaan dan dilibatkan sebagai subjek.
“Harapan kedepan bahwa pesantren ataupun santri, tidak dilibatkan secara praktis dalamrangka mengusung kepentingan politik, tetapi dari santri untuk negeri bagaimana santri bisa menjadi generasi kedepan yang bisa menjadi pelaku politik” ujar Nurdin.
Meski tahun politik masih terbilang cukup jauh, melalui deklarasi ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perpecahan antar umat, salahsatunya santri yang ada di lingkungan pondok pesantren.
