JAKARTA – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin yang akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang. Seluruh elemen masyarakat diimbau turut menyukseskan produk pemilihan umum yang berlangsung demokratis 17 April lalu dengan tidak melaksanakan aksi unjuk rasa yang akan berpotensi pada aksi yang anarkis.
Hal ini di sampaikan Aktivis Muda Nahdatul Ulama Ahmad Riduan Hasibuan, hari ini.
Wakil Bendahara PW GP Ansor Sumut ini menyampaikan dukungannya atas deskresi Polri yang tak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa menjelang dan saat hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober nanti, sebagai upaya meminimalisir gangguan keamanan dan penumpang gelap yang sering di nimbrung di aksi mahasiswa.
Mantan Presiden Mahasiswa UIN Sumut ini menyampaikan kepercayaannya terhadap aktivis mahasiswa termasuk BEM, Cipayung dan organ gerakan yang ada sangat mengerti tentang suasana kebatinan kita berbangsa bernegara.
Oleh sebab itu sikap preventif yang di lakukan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian bukanlah pengekangan terhadap hak berpendapat dan berdemokrasi tapi lebih kearah pencegahan sedini mungkin dan tak ingin pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih hasil pesta demokrasi terbesar di dunia cacat dimata internasional karena akan banyak mata yang menyaksikan agenda sakral tersebut.
Riduan menyampaikan pihaknya mendukung TNI/Polri dalam mengamankan pelantikan Presiden – Wakil Presiden terpilih demi menjaga nama baik Indonesia dimata dunia.
“Ini produk demokrasi kita di Indonesia, kita harus kawal agar tak ada yang mengganggu dan merusaknya. Jangan sampai gerakan demo ditunggangi oleh kelompok yang ingin membuat suasana anarkis,” pungkas mantan Bendahara Umum PB PMII 2014 -2017 ini.
