JAKARTA – BEM Universitas Esa Unggul menyatakan dengan tegas menolak aksinya ditunggangi oleh pihak yang memiliki agenda terselubung yakni penurunan Jokowi dan penolakan pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Jokowi-KH. Ma’ruf Amin.
“Isu penurunan Presiden itu bukan agenda dari BEM Esa Unggul. Kami jamin mahasiswa lakukan aksi dengan tertib dan sebagai orang hukum lebih pilih uji materi di MK,” ungkap Penasehat Rektorat Bidang Kemahasiswaan Universitas Esa Unggul Sodikin, 13 Oktober 2019.
Lebih lanjut, Sodikin mengatakan aksi unjuk rasa di lindungi Undang-Undang dan aksi adalah jalan terakhir jika negosiasi tidak ada hasil.
“Kekhawatiran kami dulu adalah sama yaitu gerakan aksi disusupi. Makanya kami banting setir ke kajian,” ucapnya.
Sodikin memastikan mahasiswa tertib dalam memperjuangkan aspirasi dan ia sarankan agar sebagai kaum intelektual bisa berdiskusi dulu sebelum gerak ke lapangan.
“Saya bilang ke mahasiswa saya, selama kajian mereka belum matang dan jika ingin demo silahkan jalan sendiri tapi tanggung jawab sendiri. Jangan atas nama kampus,” sebutnya.
Sodikin menyakini BEM tidak pernah melakukan hal yang negatif, dan apa yang disampaikan saat aksi dinilai sudah tepat. Sebab, RUU KUHP kemarin memang sangat terlalu cepat di putuskan.
“DPR nya mungkin menutup keran untuk melakukan diskusi. Kami inginkan adalah sebuah diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah agar tidak berkelanjutan dan di terima di masyarakat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, aksi yang terjadi pada September lalu, tepatnya pada tanggal 19 sampai 24 September di lakukan oleh gabungan mahasiswa untuk menuntut pembatalan RUU kontroversial yakni RKUHP, Revisi Undang-Undang KPK, menuntut penerbitan Perppu KPK serta Undang-Undang lain berakhir dengan kericuhan di sore harinya.
Banyak pihak yang menyatakan bahwa aksi waktu itu di tunggang oleh pihak yang ingin menggunakan masa mahasiswa untuk memancing kerusuhan serta mengganggu pelantikan Presiden dan Wapres terpilih hasil pemilu 2019 Jokowi-Ma’ruf.
