JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyampaikan kritik sekaligus masukan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto.
Program prioritas tersebut saat ini juga tengah membuka sekitar 30 ribu posisi manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Huda, secara gagasan, KDMP memiliki kesamaan dengan pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo, yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Ia menilai pendekatan tersebut bertujuan menyalurkan sumber daya ekonomi langsung kepada masyarakat.
“Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan sama seperti Pak Soemitro, Ayah Pak Prabowo, untuk mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi,” kata Huda, Jumat (17/4/2026).
Lantas, ia pun menyoroti pendekatan pelaksanaan program yang dinilai terlalu bersifat top-down. Ia berpendapat, model seperti itu kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang seharusnya tumbuh dari inisiatif dan partisipasi anggota.
Menurutnya, meski KDMP berpotensi memotong peran perantara (middleman) dan mendekatkan masyarakat ke pasar, konsep yang terlalu terpusat justru berisiko mengabaikan semangat kolektif dalam koperasi.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara KDMP dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan sinergi tersebut, hasil produksi desa dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi, sekaligus membuka peluang distribusi bagi produk BUMN maupun pelaku usaha lokal.
Lebih lanjut, Huda menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar tidak melenceng dari prinsip koperasi yang ideal. Ia mengkritik mekanisme yang saat ini berada di bawah PT Agrinas Pangan, dan menyarankan agar pendekatan dikembalikan ke model bottom-up.
Selain isu koperasi, Huda juga menyinggung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ia melihat adanya pergeseran perilaku masyarakat, seperti berkurangnya penggunaan ATM dan meningkatnya transaksi melalui QRIS. Meski demikian, ia menilai Indonesia masih dominan sebagai konsumen dalam ekosistem digital.
“Bicara iklim ekonomi digital di Indonesia harus kita bicara dan bangun dari dasarnya. Memang jumlah pengguna QRIS kita jutaan, namun itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen di Ekonomi Digital,” tukasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut cukup ironis mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, namun belum mampu mengembangkan industri semikonduktor sebagai fondasi ekonomi digital.
Sebagai penutup, Huda menekankan bahwa penguatan ekonomi digital membutuhkan tiga hal utama, yakni sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, serta regulasi yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat di Indonesia.
“3 hal tersebut berkesinambungan dan dapat mendorong Iklim Ekonomi Digital,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan