Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, melontarkan pernyataan keras terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.
Fernando menegaskan, publik masih berharap pengusutan kasus ini dilakukan secara tuntas, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Ia menyebut, muncul kecurigaan kuat di tengah masyarakat bahwa serangan terhadap Andrie Yunus berkaitan dengan kritik terhadap supremasi sipil yang selama ini disuarakan. Kritik tersebut dinilai mengusik kenyamanan pihak tertentu dalam institusi negara.
Menurut Fernando, tindakan kekerasan terhadap aktivis merupakan bentuk sikap anti-demokrasi dan ketidakmauan untuk menerima kritik.
“Siapapun pelaku dan aktor intelektualnya adalah pecundang. Ini bentuk ketakutan terhadap kritik,” tegasnya.
Fernando juga menyoroti posisi institusi negara yang dibiayai oleh anggaran publik. Ia menilai, lembaga yang bersumber dari APBN seharusnya terbuka terhadap kritik, bukan justru alergi terhadap evaluasi.
“Kalau tidak mau dikritik, ya sebaiknya jadi ormas saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa anggaran yang digunakan institusi negara berasal dari pajak rakyat, sehingga seharusnya masyarakat dipandang sebagai mitra dalam pembangunan, bukan sebagai ancaman.
Fernando turut berharap Prabowo Subianto dapat bersikap tegas dalam menegakkan hukum atas kasus ini.
Ia mengingatkan, komitmen terhadap keadilan harus dijalankan tanpa kompromi, termasuk jika harus mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak di dalam institusi sendiri.
“Penegakan hukum tidak boleh labil. Siapapun yang terlibat harus dibersihkan demi menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan