Jakarta — Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menegaskan bahwa fakta dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, semakin terang dan tidak bisa lagi dipelintir.
Menurut Fernando, dua institusi negara yakni Polri dan TNI telah secara terbuka menyampaikan bahwa pelaku dalam kasus ini berasal dari unsur militer aktif (TNI dari Bais).
“Kalau dua institusi resmi negara sudah menyampaikan hal yang sama, maka publik tidak boleh lagi digiring ke narasi lain yang justru membingungkan. Ini bukan asumsi, ini fakta yang sudah disampaikan secara resmi,” tegas Fernando.
Ia merujuk pada langkah Polda Metro Jaya yang lebih dahulu mengumumkan dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK, lengkap dengan foto serta identifikasi melalui metode scientific crime investigation. Tak lama berselang, pihak TNI juga mengonfirmasi bahwa pelaku merupakan anggotanya, meskipun belum membuka identitas secara visual ke publik.
Lebih jauh, TNI melalui jalur internalnya menyebutkan empat orang terlibat, yakni Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES, yang berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan kini berada dalam penanganan Puspom TNI.
Namun, Fernando menilai ada kejanggalan yang justru memunculkan pertanyaan publik.
“Kenapa ketika Polri bisa membuka identitas dan foto pelaku, justru TNI belum? Ini yang kemudian memicu spekulasi dan membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini,” ujarnya.
Fernando bahkan mensinyalir adanya upaya sistematis untuk membuyarkan fakta yang sudah terang.
“Kita patut curiga, jangan-jangan ada pihak-pihak yang sengaja membangun narasi tandingan untuk mengaburkan fakta. Bahkan bukan tidak mungkin itu bagian dari kerja buzzer yang selama ini dikenal dengan istilah buzzer 100M untuk menggeser fokus publik,” katanya.
Ia menegaskan, dalam kasus serius seperti ini, transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sementara itu, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, aksi penyiraman air keras tersebut dilakukan secara terstruktur. Setidaknya empat orang terlibat, menggunakan dua sepeda motor dan telah membuntuti korban sejak keluar dari kantor YLBHI.
Rekaman CCTV juga menunjukkan detail mencurigakan, termasuk salah satu pelaku yang sempat mengganti pakaian di lokasi kejadian.
Di sisi lain, Koalisi masyarakat sipil melalui KontraS juga mendesak Puspom TNI untuk membuka identitas para pelaku secara transparan, termasuk merilis foto, agar publik dapat melakukan verifikasi.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Tanpa itu, kebenaran akan terus dipertanyakan,” tutup Fernando.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan