JAKARTA – Menghindari adanya pihak ketiga yang ingin menunggangi isu upah 2026 untuk mengacaukan stabilitas, Yusuf Suprapto, Ketua DPD LEM SPSI DKI Jakarta mengatakan akan menerapkan sistem pengamanan berlapis dalam internal mereka.
“Setiap peserta aksi diwajibkan menggunakan atribut resmi dan membawa kartu tanda anggota,” jelas Yusuf.
Menurutnya, langkah tegas ini diambil agar unjuk rasa tetap berada dalam koridor hukum dan tidak terseret ke dalam agenda anarkisme yang merugikan citra buruh.
“Kami mendeteksi adanya potensi provokasi dari pihak luar. Kami tegaskan, aksi ini murni perjuangan ekonomi, bukan politik praktis yang merusak Kamtibmas,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan bahwa aksi hanya berfokus pada tuntutan upah layak dan tidak berujung pada pengrusakan fasilitas umum atau gangguan terhadap keamanan wilayah yang dapat menghambat investasi.
“Aktivis secara periodik melakukan sosialisasi kepada anggota mengenai tata tertib unjuk rasa sesuai regulasi,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan perjuangan sangat bergantung pada kemampuan massa dalam menjaga emosi dan tetap tenang meski dalam kondisi panas.
“Dengan menutup celah bagi penyusup, para pekerja memastikan bahwa aspirasi mereka tersampaikan secara jernih tanpa ternodai oleh tindakan-tindakan destruktif yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Yusuf.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan