Jakarta – Gemira (Gerakan Muslim Indonesia Raya), sebagai organisasi sayap dari Partai Gerindra, memperlihatkan komitmen nyata dalam mendorong pembaruan sistem pemilu yang lebih adil, efisien, dan pro-rakyat. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Demokrasi bertema “Revisi Paket RUU Pemilu”, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025), dengan partisipasi sekitar 100 peserta.
Sekretaris Jenderal Gemira, Sudarto, menekankan bahwa forum ini merupakan wadah diskusi terbuka yang mempertemukan berbagai pihak terkait untuk membahas perbaikan sistem pemilu nasional. Ia menyatakan, “Kami ingin setiap ide mendapat ruang untuk tumbuh secara konstruktif dan sehat. Ini merupakan bentuk komitmen aktif Gemira dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.”
Dalam forum ini, sejumlah isu strategis turut dikaji, seperti evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka, dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), peninjauan ambang batas parlemen sebesar 4 persen, serta desain pelaksanaan serentak pemilu dan pilkada untuk efisiensi dan penguatan demokrasi lokal. Selain itu, forum juga menyoroti perlunya reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu dan perbaikan dalam penyelesaian sengketa pilkada agar lebih efisien dan cepat. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD serta revisi metode konversi suara dan alokasi kursi juga menjadi bagian penting dari pembahasan.
Salah satu gagasan utama yang mencuat dalam forum ini adalah dorongan untuk melakukan kodifikasi hukum politik, yaitu penggabungan UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik ke dalam satu regulasi yang menyeluruh. Kodifikasi ini dinilai krusial guna menciptakan sistem hukum politik yang lebih terstruktur, kohesif, dan mudah diimplementasikan.
Sudarto menambahkan bahwa Gemira akan secara rutin menyelenggarakan forum-forum serupa guna membahas isu strategis lainnya, termasuk RUU Perampasan Aset.
“Gemira bertekad menjadi motor penggerak diskusi publik yang solutif. Kami akan terus berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat serta memperkuat demokrasi nasional,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan