Jakarta – Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ajang balap Formula E hingga kini masih terus dipertanyakan.
Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyayangkan minimnya tanggung jawab Anies Baswedan sebagai penyelenggara bersama beberapa pihak lain.
“Kalau pemimpin yang punya moralitas dan tahu konstitusi tentu akan tunduk dengan aturan main. Namun, karena nafsu mempertahankan elektabilitas menuju 2024, jadi menghalalkan segala cara, meskipun menabrak konstitusi. Sebab ajang Formula E bukan untuk kepentingan publik tapi kepentingan pribadi karena hingga kini LPJ pelaksanaan pun tidak pernah dipublish,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyinggung soal proyek Anies Baswedan lainnya, yakni pembangunan Masjid Apung.
“Apakah Pj Gubernur selanjutnya wajib meneruskan? Menurut saya apakah pembangunan Masjid Apung membutuhkan atau akan mengkoreksi APBD DKI Jakarta? Jika tidak membutuhkan, tidak ada masalah. Tetapi, kalau pembangunan tersebut akan mengkoreksi APBD DKI Jakarta, alangkah baiknya dituntaskan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta sekarang untuk kegiatan menghadapi Pemilu 2024 dan Pilkada DKI 2024.”
“Sebab DKI Jakarta sebagai ibukota menjadi parameter suksesi pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Jadi terkait pembangunan Masjid Apung itu tergantung Pj Gubernur DKI Jakarta untuk membuat skala prioritas program maupun rencana kerja di DKI Jakarta sebagai ibukota.”
Ia lantas membeberkan sikap bijaksana untuk tak meneruskan proyek Masjid Apung tersebut.
“Tentunya Pj Gubernur DKI Jakarta selanjutnya tidak punya kewajiban meneruskan, ada atau tidaknya keputusan KPK. Sebab tidak ada putusan mengikat mengingat Anies Baswedan memutuskan melebihi masa periode jabatannya. Lantas, jika pihak Formula E meminta pertanggungjawaban, silakan ke Anies Baswedan.”
Hari Purwanto juga heran dan menyebut Anies Baswedan membuat sebuah skema seolah-seolah menjadi sosok terzolimi.
“Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Anies Baswedan membangun Commitment Fee untuk 3 tahun gelaran? Apakah ini faktor kesengajaan? Agar terjadi konflik di publik dan seolah-olah Anies Baswedan terzolimi? Hanya Anies dan Tuhan Yang Maha Mengetahui.”
Menurut Hari Purwanto, Anies Baswedan sudah termasuk sebagai aktor playing victim. Ia menyebut sang Gubernur sengaja meneruskan proyek Formula E di tengah himpitan pandemi demi sebuah nama.
“Kalau Anies sadar karena terhalang pandemi tentunya tidak akan diteruskan sampai melewati masa jabatannya. Karena sadar soal Formula E bisa menjadi panggung untuk Anies tentu akan teruskan dimainkan, sebab harus ada isu yang bisa tetap menjaga namanya dan itu hanya Formula E.” pungkasnya.
