JAKARTA – Kwartir Nasional adalah sebuah organisasi yang menaungi Gerakan Pramuka di Indonesia. Dengan jumlah 21 juta anggota Pramuka di seluruh Indonesia yang merupakan basis anak-anak dan pemuda membuat organisasi ini cukup diperhitungkan bukan hanya di kalangan dalam negeri saja bahkan di kancah internasional, Pramuka Indonesia sangat diperhitungkan.
Hari ini, rencananya Musyawarah Nasional (Munas) Kwarnas X akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara mulai hari ini (25-29) September 2018. Dalam kegiatan tersebut, organisasi Pramuka akan menunjuk Ketua Umum yang baru yang saat ini masih dijabat oleh bekas Menpora Adhyaksa Dault.
Beberapa nama dikabarkan akan maju untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Kwarnas Gerakan Pramuka itu, salah satunya adalah Adhyaksa Dault. Sayangnya, nama sosok petahana tersebut masih menjadi polemik pasca beberapa isu yang melekat kepada dirinya secara personal.
Tuding pemerintah dzalim?
Beberapa isu tersebut adalah potensi ketidakmampuan Adhyaksa Dault dalam membawa Kwarnas bermitra dengan pemerintah secara langsung. Betapa tidak, Adhyaksa pernah menuding pemerintah pusat merampas hak Kwarnas dengan menghentikan dana operasional Kwarnas dari pusat.
“Ya kami sampaikan bahwa kami ini sama sekali tidak ada (anggaran). Nanti Pak Wapres yang akan mengkomunikasikan dengan Pak, siapa itu, Pak Imam. Karena untuk tahun ini tidak mungkin cair karena ini sudah mau akhir tahun anggaran,” kata Adhyaksa, Jumat (27/7/2018) lalu.
Namun tudingan itupun sudah dibantah oleh Menpora Imam Nahrawi, bahwa dana operasional Kwarnas sebetulnya sudah dicairkan.
“Cair kok. Enggak pernah bersyukur saja dia. Enggak pernah berterima kasih pada pemerintah. Sekali-kali berterima kasih gitu lho. Kan sudah dicairin terus-menerus, tahun ini juga dianggarin,” kata Imam Nahrawi.
Imam Nahrawi menilai bahwa ketidakbijaknya Adhyaksa Dault tersebut dalam mengelola organisasi cukup membuat citra buruk Pemerintah dan Kwarnas tercipta. Apalagi selain menjabat sebagai Ketum Kwarnas, Adhyaksa juga merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga.
“Mestinya kalau mantan Menpora tahu tentang birokrasi. Tahu dia, masak semua harus ke pemimpin redaksi. Gitu ya,” ujar Imam.
Pro Khilafah
Dalam sebuah kegiatan Muktamar Khilafah di Gelora Bung Karno tahun 2013 lalu, Adhyaksa Dault tampak hadir dan memberikan testimoni di hadapan media Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait dengan kegiatan tersebut. Bahkan Adhyaksa Dault yang saat itu sudah menjabat sebagai Ketua Umum Kwarnas menyebut bahwa Khilafah
“Jadi kalau ada orang yang bilang Khilafah itu utopis, itu orang gila menurut saya. Karena (khilafah) ini alamatunnubuwah (tanda-tanda kenabian),” kata Adhyaksa Dault dalam sesi wawancara dengan pers HTI kala itu.
Bahkan Adhyaksa juga menegaskan bahwa dirinya juga tengah melaksanakan cara bagaimana agar Khilafah dapat tegak, meskipun cara yang dipakainya berbeda dengan cara yang dilakukan oleh personal pegiat Khilafah lainnya.
“Tanpa peran kita pun Khilafah pasti berdiri, cuma bagaimana kita ikut dalam proses itu. Caranya bagaimana ya macam-macam, cara saya dan antum berbeda-beda. Tapi yang jelas niat dalam hati itu Khilafah hajinnubuwah, Khilafah alamaturrasyidah, makanya saya hadir di sini,” tegasnya.
Karena sikapnya yang sangat pro terhadap Khilafah yang merupakan sistem yang bertentangan dengan kesepakatan didirikannya negara Indonesia yang menggunakan Pancasila dan UUD1945 sebagai dasar negaranya, membuat pemerintah pun mengambil sikap.
Video statemen Adhyaksa Dault soal pendirian sistem Khilafah :
https://m.youtube.com/watch?v=4OAIKx8iq9c
Meskipun Adhyaksa Dault mencoba susah payah untuk membantah segala ucapannya itu dengan menyatakan tidak pro Khilafah agar dana operasional Kwarnas tak dibekukan oleh Pemerintah pusat, namun bukti digital tidak pernah bisa dihapus sampai kapanpun.
Kondisi ini pun yang seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kader dan pengurus Kwarnas bahwa sosok Adhyaksa Dault tidak akan bisa membawa organisasi Gerakan Pramuka menjadi lebih baik. Selain bertentangan dengan pemerintah karena menyoal gerakan pendirian sistem Khilafah, Adhyaksa Dault pun dikhawatirkan akan mempengaruhkan paham khilafah itu kepada generasi muda dan kader Pramuka Indonesia.
